INFO BAPPEBTI BLOKIR PERDAGANGAN KOMODITI ILEGAL

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiadan berpotensi merugikan masyarakat,” imbuh Syist.

Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional Pembentukan DAN adalah jalan tengah antara sistem solitary bar atau multi bar sehingga bisa menyamakan visi, misi, dan aturan primary sekaligus penegakan etik bagi para advokat yang saat ini tersebar di berbagai organisasi advokat.

Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu waktu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dari jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi, dapat mempelajari profil dan legalitas perusahaan. Salah satunya dengan mengakses situs web untuk mengetahui daftar perusahaan pialang yang memiliki izin dari Bappebti.

Wisnu menyampaikan, meskipun mereka mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti.

Masyarakat juga diharapkan berperanaktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan mendapatkan informasi lengkap tentang industri perdagangan berjangka komoditi, sehingga tak mudah terjebak dalam penawaran-penawaran investasi ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka.

Pemblokiran ini juga bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

mengenakan biaya/komisi untuk eksekusi perdagangan. Komisi merupakan satu-satunya biaya yang dikenakan atas pembelian atau penjualan Kontrak. Jika rekening Nasabah diserahkan kepada seseorang untuk dikelola, maka akan dikenakan administration fee atau persentase dari keuntungan.41 Biasanya Pialang Berjangka akan menyiapkan daftar komisi untuk berbagai jenis Kontrak. Pada setiap akhir sesi perdagangan, semua pedagang memeriksa dan menyamakan Info lebih lanjut posisinya dengan lembaga kliring yang menjadi penjamin semua perdagangan. Pada dasarnya lembaga kliring berperan menjadi pembeli dari setiap penjualan pada setiap pembelian.

Prospek perdagangan berjangka di Indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, Indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini diperkirakan sudah 2500 orang lebih yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebagai tenaga analis, promoting pada perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan data tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenaga kerja dan pemain, tetapi mereka belum terbiasa dengan mekanisme transaksi lewat bursa. Selama ini transaksi diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai Fee house tersebut. Akhir-akhir ini juga bermunculan agen pemasaran kontrak berjangka komoditi di bursa berjangka melalui Pialang Berjangka.

Di dalam ilmu ekonomi, komoditas akan digunakan secara khusus. Penggunaan tersebut untuk menyebut kelompok barang atau jasa ekonomi. Barang atau jasa tersebut harus memiliki keteladanan penuh, atau sebagiannya bersifat substansial.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

Report this page